Langsung ke konten utama

Kuliah Tamu "Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Di Masa Pandemi

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang pada tanggal 23/09/2022 pukul. 15:00 WITA, telah menyelenggarakan Kuliah Tamu dengan Tema "Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Di Masa Pandemi" di Ruangan Alfa. 

Kegiatan ini di awali dengan sambutan pertama oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum yakni Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum beliau menegaskan bahwa "di harapkan kepada para mahasiswa/i untuk  mengikuti kuliah Tamu dengan penuh konsentrasi agar dapat memahaminya dengan baik".

Dan sambutan yang kedua dari Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Ir. Ayub Meko, Msi, beliau juga menegaskan "agar materi yang di sampaikan oleh Yang Mulia Hakim MK tidak sia sia tetapi dapat di terimanya dengan baik dan berguna bagi Mahasiswa Fakultas Hukum baik kelas Paraler dan Reguler", Dan Sekaligus beliau membuka Kuliah Umum Dengan Resmi. 

Dalam penyampaian materi oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H., M.Hum menerangkan" bahwa dalam masa Pandemi Covid 19 MK tetap menggelar persidangan dengan protokol kesehatan yang ketat mulai dari persidangan daring (online) secara penuh sesuai dengan penegakan konstitusi di era pandemi". 

"Dampak Global dan Nasional Covid 19 melanda pada tanggal 2 Maret 2020 pemerintah telah mengeluarkan perpres No. 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan covid 19 tanggal 13 Maret 2020, Perpres No. 9 Tahun 2020 tanggal 20 maret 2020. Efek Covid 19 memberikan domino pada aspek sosial ekonomi dan keuangan serta kegiatan ekspor impor yang berdampak pada sektor keuangan dimana profitabilitas dan solvabilitas perusahaan terus menurun", Ujar Manahan.

Lanjut Yang Mulia Hakim MK demikian "Kewenangan Diskresi Pemerintah Administrasi Negara Untuk mengatasi secara nasional gejolak pandemi Covid-19, telah dikeluarkan;

*Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Keppres 11/2020) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat

*Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 (Keppres 12/2020) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional bencana non alam

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu Covid-19)

Kegiatan ini berjalan dengan baik dan berakhir pada pukul 18:00 Wita dan tandai dengan Penghormatan Pengalungan Selendang dari Bapak Dekan Fakultas Hukum UKAW Kepada Yang Mulia Hakim MK.  (23/09/2022). Vikron Sesfao
 






Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PROSEDUR DALAM MEMBUAT GUGATAN

PROSEDUR DALAM MEMBUAT GUGATAN 
2 komentar
Baca selengkapnya

Apa perbedaan "HUKUMAN PIDANA PENJARA DAN KURUNGAN" mari kita simak

PERBEDAAN HUKUMAN PIDANA PENJARA DAN KURUNGAN  Seperti yang telah kita ketahui bersama, sebagaimana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. terdapat pidana penjara dan pidana kurungan. Di antara pidana pokok seperti yang disebutkan, Keduanya, berdasarkan Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki kesamaan bentuk pemidanaan dengan melakukan penahanan kebebasan bagi orang- orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.  Dalam Pasal 14 KUHP menyatakan bahwa pada pidana penjara dikenakan kewajiban kerja. Pada pidana kurungan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) KUHP juga dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan dari pada kewajiban kerja pada terpidana penjara. Pada pidana penjara dikenakan kepada terpidana tindak kejahatan.  Pada pidana kurungan dikenakan kepada terpidana tindak pelanggaran atau pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan sesuai Pasal...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MENGENAL UPAYA HUKUM BANDING DALAM PERKARA PIDANA

Pengertian upaya hukum Berdasar Pasal 1 angka 12 KUHAP, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah: "hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini." Mengapa ada upaya hukum? Putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim atas suatu perkara tidak menutup kemungkinan masih memberi rasa tidak cukup memuaskan bagi para pihak yang berperkara. Hakim sebagai pemberi keputusan sejatinya manusia biasa yang bisa saja membuat kesalahan/kekeliruan dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim berkemungkinan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum. Upaya Hukum Banding Upaya hukum banding termasuk dalam upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Banding dapat terlaksana setelah ada pengaj...
Posting Komentar
Baca selengkapnya