Langsung ke konten utama

Apa perbedaan "HUKUMAN PIDANA PENJARA DAN KURUNGAN" mari kita simak

PERBEDAAN HUKUMAN PIDANA PENJARA DAN KURUNGAN 

Seperti yang telah kita ketahui bersama, sebagaimana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

terdapat pidana penjara dan pidana kurungan. Di antara pidana pokok seperti yang disebutkan, Keduanya, berdasarkan Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki kesamaan bentuk pemidanaan dengan melakukan penahanan kebebasan bagi orang- orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. 

  • Dalam Pasal 14 KUHP menyatakan bahwa pada pidana penjara dikenakan kewajiban kerja.

Pada pidana kurungan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) KUHP juga dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan dari pada kewajiban kerja pada terpidana penjara.

  • Pada pidana penjara dikenakan kepada terpidana tindak kejahatan. 

Pada pidana kurungan dikenakan kepada terpidana tindak pelanggaran atau pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan sesuai Pasal 30 ayat (2) KUHP.  

  • Pada pidana penjara, terpidana dapat dibawa ke tempat lain untuk dipindahkan dan terpidana tidak dapat menolak.
Pada pidana kurungan berdasarkan Pasal 21 KUHP tidak boleh dipindahkan tanpa mendapat persetujuannya. 

Walaupun memiliki kesamaan konsep, namun terdapat perbedaan bagi keduanya yang dapat kita ketahui bersama-sama sebagai berikut :

Pidana Penjara
Berdasarkan Pasal 12 KUHP dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut.

Pidana Kurungan 
Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dikenakan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat dipuji sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan.


Dapat disimpulkan bahwa perbedaan di antara pidana penjara dan pidana kurungan terletak pada perlakuan terhadap terpidana kurungan cenderung lebih ringan dari pada terhadap terpidana penjara. (VS)

💻 Editor : Vikron Sesfao

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PROSEDUR DALAM MEMBUAT GUGATAN

PROSEDUR DALAM MEMBUAT GUGATAN 

MENGENAL UPAYA HUKUM BANDING DALAM PERKARA PIDANA

Pengertian upaya hukum Berdasar Pasal 1 angka 12 KUHAP, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah: "hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini." Mengapa ada upaya hukum? Putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim atas suatu perkara tidak menutup kemungkinan masih memberi rasa tidak cukup memuaskan bagi para pihak yang berperkara. Hakim sebagai pemberi keputusan sejatinya manusia biasa yang bisa saja membuat kesalahan/kekeliruan dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim berkemungkinan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum. Upaya Hukum Banding Upaya hukum banding termasuk dalam upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Banding dapat terlaksana setelah ada pengaj...