Langsung ke konten utama

Utang piutang menjadi hak keperdataan setiap orang. Namun bolehkah dipidana orang yang tidak membayar atau telat mencicil utang. ?




"Bagaimana Hukum Utang Piutang dan Tata Cara Penyelesaiannya?"

Kronologis Kasus :
Mohon informasi untuk kendala yang saya alami. Di mana saya masih belum bisa melunasi sisa utang usaha kepada pemasok barang. Selama ini tidak ada masalah (masih terus melakukan pembayaran). Tetapi saat ini masih kesulitan sehingga masih ada sisa. Sang pemasok mengancam akan menempuh jalur hukum dengan pasal pidana.

Saya bingung di mana unsur pidananya sedangkan selama ini pembayaran lancar dan sisanya memang agak tersendat bahkan sebenarnya tidak ada akad tempo pembayaran. 

Cara Penyelesaian : 

Bahwa nampak jelas yakni sisa hutang-piutang antara bapak/ibu dan lawan transaksinya merupakan hubungan hukum perjanjian. Penulis hendak membuat jelas maksud hukum perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang yang disusun dan diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio berbunyi Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal."

Dari segi ilmu hukum perdata, kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. 

Menurut Subekti (1963) bahwa frasa "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" pada angka 1 (satu) di atas memiliki arti para subjek hukum yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju atau menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. 

Contoh, subjek hukum A sebagai penjual menerima sejumlah uang atas barang/jasa yang ia jual, sedangkan subjek hukum B sebagai pembeli menginginkan barang/jasanya si A. Selanjutnya, pada angka 2 (dua) di atas frasa "kecakapan untuk membuat suatu perikatan" memiliki makna subjek hukum atau para pihak dalam perjanjian sebagaimana angka 1 (satu) harus orang dewasa atau sehat pikirannya. Pada angka 3 (tiga) di atas, frasa "suatu hal tertentu" memiliki maksud ada hak dan kewajiban antara para subjek hukum atau para pihak yang diatur secara jelas. 

Jika kembali kepada contoh di atas bahwa kata "barang/jasa" maupun kata "sejumlah uang" mesti dibuat jelas atau terang. Terakhir, pada angka 4 (empat) di atas, frasa "suatu sebab yang halal" mempunyai penjelasan bahwa barnag/jasa bukan berasal dari hasil kejahatan atau sebab yang terlarang/tak patut.

Dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dialami bapak/ibu rupa-rupanya terjadi kesulitan untuk pelunasan hutang sehingga kondisi ini disebut sebagai wanprestasi (kelalaian), jenis-jenisnya sebagai berikut :
• Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
• Tidak tunai memenuhi prestasi.
• Terlambat memenuhi prestasi.
• Keliru memenuhi prestasi.

Kedua, pada titik ini, isu dan permasalahan hukum yang timbul adalah wanprestasi sebagaimana pertanyaan bapak/ibu di atas maka tata cara penyelesaiannya dapat ditempuh melalui perdamaian seperti negosiasi/mediasi dan atau gugatan ganti rugi ke pengadilan.

Ketiga atau yang terakhir, akan tetapi jika perjanjian antara A dan B sebagaimana contoh di atas memiliki skema berikut: barang/jasa yang dijual oleh A kepada B tidak pernah ada (muncul unsur kebohongan, tipu muslihat atau keadaan palsu) dan B telah menyerahkan sejumlah uang kepada A. Ia bukan wanprestasi.

Sampai sini, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disusun dan diterjemahkan oleh Moeljatno berbunyi:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Demikian jawaban dari penulis semoga bermanfaat. Jika memiliki kekurangan dalam penulisan proses penyelesaian masalah ini penulis dapat menerima setiap masukan dan kritikan demi kesempurnaan dan kemanfaatan bersama.

Terima kasih.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PROSEDUR DALAM MEMBUAT GUGATAN

PROSEDUR DALAM MEMBUAT GUGATAN 

Apa perbedaan "HUKUMAN PIDANA PENJARA DAN KURUNGAN" mari kita simak

PERBEDAAN HUKUMAN PIDANA PENJARA DAN KURUNGAN  Seperti yang telah kita ketahui bersama, sebagaimana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. terdapat pidana penjara dan pidana kurungan. Di antara pidana pokok seperti yang disebutkan, Keduanya, berdasarkan Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki kesamaan bentuk pemidanaan dengan melakukan penahanan kebebasan bagi orang- orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.  Dalam Pasal 14 KUHP menyatakan bahwa pada pidana penjara dikenakan kewajiban kerja. Pada pidana kurungan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) KUHP juga dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan dari pada kewajiban kerja pada terpidana penjara. Pada pidana penjara dikenakan kepada terpidana tindak kejahatan.  Pada pidana kurungan dikenakan kepada terpidana tindak pelanggaran atau pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan sesuai Pasal...

MENGENAL UPAYA HUKUM BANDING DALAM PERKARA PIDANA

Pengertian upaya hukum Berdasar Pasal 1 angka 12 KUHAP, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah: "hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini." Mengapa ada upaya hukum? Putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim atas suatu perkara tidak menutup kemungkinan masih memberi rasa tidak cukup memuaskan bagi para pihak yang berperkara. Hakim sebagai pemberi keputusan sejatinya manusia biasa yang bisa saja membuat kesalahan/kekeliruan dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim berkemungkinan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum. Upaya Hukum Banding Upaya hukum banding termasuk dalam upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Banding dapat terlaksana setelah ada pengaj...