Langsung ke konten utama

Materi Hukum Acara Pidana Tentang OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) KPK


OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) KPK

Kata operasi tangkap tangan merujuk pada pasal 1 butir 19 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Istilah "Tertangkap Tangan" 

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu : 

  • "Sedang melakukan Tindak Pidana atau
  • Dengan segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana itu dilakukan, atau 
  • Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannnya, atau 
  • Apabila sesaat kemudian padanya di temukan benda yang telah di duga keras telah di pergunakan untuk melakukan Tindak Pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu Tindak Pidana itu." 
- Pasal 1 butur 19 KUHAP

Dalam Operasi Tangkap Tangan, KPK juga menggunakan Teknik-teknik pengumpulan barang bukti untuk menandingi  kecanggihan aktivitas korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Adapun salah satu  teknik yang mengemuka adalah penyedapan. 

Penyedapan sendiri didefenisikan dan di atur di dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yaitu : 

"Penyedapan adalah kegiatan untuk mendengar, merekam dan / atau mencatat transmisi informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komonikasi, dan jaringan nirkabel, seperti pancaran elektronetis atau radio frekoinsi maupun alat elektronik lainnya." 

- Pasal 1 butir 5 UU No.19 Tahun 2019 

Dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, "komisi pemberantas korupsi berwenang melakukan penyedapan.

- Pasal 12 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019


๐Ÿ‘คOleh : Vikron Sesfao

๐Ÿ‘ค Editor : Vikron Sesfao 

๐Ÿ—“️ 02 Oktober 2022






Komentar

Postingan populer dari blog ini

PILKADA MATIM 2024 : Kualitas Pemilih Menjadi Kunci (opini)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ini akan dilaksanakan, Rabu 27 November 2024 mendatang. Di Kabupaten Manggarai Timur,  kabupaten yang kaya akan budaya dan keindahan alamnya, Pilkada 2024 dipandang sebagai tonggak penting dalam perjalanan politiknya.  Salah satu aspek yang perlu di perhatikan yaitu pendidikan pemilih, dimana aspek ini  yang menentukan pemimpin seperti apa yang layak dipilih. Pemilih di Manggarai Timur dapat dikelompokan menjadi tiga jenis pemilih yaitu pemilih Tradisional, pemilih Rasional dan pemilih Fomo. Pemilih Tradisional adalah pemilih yang mudah dimobilisasi dan dikenal sangat loyalitas. Mereka sangat me

SALAH SATU TULISAN YANG BISA DI KAJI MENJADI PENULISAN SKRIPSI CESSIE WAJIB DIBERITAHU KEPADA DEBITUR ???

APAKAH CESSIE WAJIB DIBERITAHU KEPADA DEBITUR ? Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods), yang biasa berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual tagihannya kepada orang lain. Cessie diatur dalam KUH Perdata pasal 613 ayat (1)  dan (1)  Dalam cessie di kenal pihak-pihak sebagai berikut: Cedent => Kreditur yang mengalihkan tagihan; Cessionaries => orang yang menerima pengalihan tagihan ( kreditur baru); Cessus =>Debitur ( Berhutang)  Apakah debitur harus diberitahu oleh kreditur awal sebelum melakukan cessie ?  Berdasarkan Pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa : " penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak2 atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain". Sejalan dengan pasal tersebut diatas, Profesor Subekti berpendapat bahwa  pemindahan piutang dari kreditur l

Kebijakan dalam memilih pemimpin berdasarkan Hati Nurani.

Kedaulatan rakyat tidak akan terwujud hanya karena ungkapan romantik-retorik semata. Proses pemilihan calon penguasa sangat rumit memerlukan kegigihan, keuletan, serta stamina untuk mendapatkan pemimpin yang mengabdi kepada rakyat. Oleh sebab itu, daulat rakyat tidak akan terwujud hanya karena ungkapan romantik-retorik semata. Kelengahan rakyat memilih pengelola kekuasaan negara akan berakibat rakyat menuai derita dan sengsara. Adagium Hukum "Vox Populi, Vox Dei" artinya Suara rakyat adalah suara Tuhan.  Derajat kemuliaan suara rakyat dijunjung tinggi setara kuasa Sang Ilahi, menjadi saklar tertinggi untuk dipercayakan kepada para wakil rakyat dan penguasa negara. Rakyat mengganjar atau mengangkat mereka bermartabat, terhormat, dan otoritas politik agar kekuasaan dikelola guna mewujudkan kesejahteraan bersama.  Rakyat mempertaruhkan nasib dan masa depannya bangsa ada pada mereka untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan kemajuan negara. rakyat harus menjunjung tinggi nilai