Langsung ke konten utama

Apa alasan Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Judical Review UU No 7 Tahun 2017 ??

MAHKAMAH KONSTITUSI MEMILIKI KEWENANGAN MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG UNDANG TERHADAP UUD NRI 1945, LANTAS MENGAPA MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK JUDICIAL REVIEW UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU ???

Pemilu Terbuka lebih dekat kepada sistem yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.         

Sistem pemilu apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan terbuka, dengan tertutup, bahkan sistem distrik tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk undang-undang tetap memilih pemilu dengan sistem terbuka untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu. 

Sistem Pemilu Terbuka Mendorong Caleg Bersaing dengan Sehat 

Dalam pemilu sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan calon anggota legislatif yang dianggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi. Hal ini menciptakan hubungan lebih dekat antara pemilih dengan calon wakil rakyat. Hal ini dapat mendorong Calon anggota legislatif (caleg) agar berusaha mendapatkan kursi di lembaga perwakilan dengan meningkatkan kualitas kampanye dan program kerja mereka. 

Sistem Pemilu Terbuka mendapatkan Partisipasi Langsung dari Masyarakat

pemilih bisa berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakil masyarakat di lembaga perwakilan. Pemilih diberi kesempatan untuk melibatkan diri untuk mengamati tindakan dan keputusan yang diambil pada wakil. Sehingga dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik.

Sistem Pemilu dengan Proporsional Terbuka Lebih Demokratis

Pemilu terbuka lebih demokratis karena sebagai representasi politik yang didasarkan pada jumlah suara, sehingga partai politik atau caleg akan mendapatkan kesempatan lebih adil dalam hal dukungan publik. Hal tersebut mendorong inklusivitas politik, mengakomodasi kepentingan masyarakat, dan mencegah dominasi satu kelompok dalam pemerintahan. VRS


💻 Editor : Vikron Sesfao



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PROSEDUR DALAM MEMBUAT GUGATAN

PROSEDUR DALAM MEMBUAT GUGATAN 
2 komentar
Baca selengkapnya

Apa perbedaan "HUKUMAN PIDANA PENJARA DAN KURUNGAN" mari kita simak

PERBEDAAN HUKUMAN PIDANA PENJARA DAN KURUNGAN  Seperti yang telah kita ketahui bersama, sebagaimana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. terdapat pidana penjara dan pidana kurungan. Di antara pidana pokok seperti yang disebutkan, Keduanya, berdasarkan Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki kesamaan bentuk pemidanaan dengan melakukan penahanan kebebasan bagi orang- orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.  Dalam Pasal 14 KUHP menyatakan bahwa pada pidana penjara dikenakan kewajiban kerja. Pada pidana kurungan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) KUHP juga dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan dari pada kewajiban kerja pada terpidana penjara. Pada pidana penjara dikenakan kepada terpidana tindak kejahatan.  Pada pidana kurungan dikenakan kepada terpidana tindak pelanggaran atau pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan sesuai Pasal...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MENGENAL UPAYA HUKUM BANDING DALAM PERKARA PIDANA

Pengertian upaya hukum Berdasar Pasal 1 angka 12 KUHAP, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah: "hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini." Mengapa ada upaya hukum? Putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim atas suatu perkara tidak menutup kemungkinan masih memberi rasa tidak cukup memuaskan bagi para pihak yang berperkara. Hakim sebagai pemberi keputusan sejatinya manusia biasa yang bisa saja membuat kesalahan/kekeliruan dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim berkemungkinan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum. Upaya Hukum Banding Upaya hukum banding termasuk dalam upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Banding dapat terlaksana setelah ada pengaj...
Posting Komentar
Baca selengkapnya